Hubungan Antara Perencanaan Pembangunan Wilayah dengan Perdagangan Bebas

Hubungan Antara Perencanaan Pembangunan Wilayah dengan  Perdagangan Bebas

 Dalam sistem perdagangan bebas, Pemerintah dituntut untuk memberikan perlakuan sama baik pada pelaku-pelaku ekonomi domestik, maupun pelaku-pelaku ekonomi luar negeri. Dengan demikian pemerintah tidak dapat menolak barang – barang dari luar negeri tanpa alasan ilmiah. Menurut Hady (2011), Pemerintah tidak dapat lagi memberikan proteksi pada pelaku-pelaku ekonomi domestik, misalnya dalam bentuk pengenaan bea masuk atau quota bagi barang-barang luar negeri.

Adanya perjanjian pasar bebas yang telah dirumuskan pada tahun 2002, sejak 1 Januari 2010 Indonesia mau tidak mau harus membuka pasar dalam negeri secara bebas kepada negara-negara ASEAN dan China. Hal tersebut sebagai implementasi perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam) dengan China. Perdagangan bebas tersebut disebut dengan ASEAN-CHINA Free Trade Agreement (ACFTA). Dengan adanya ACFTA Indonesia akan semakin sejahtera ataukah terpuruk? Itulah pertanyaan yang membayang – bayangi bangsa Indonesia.

Untuk mampu bersaing tentu perlu adanya produk dalam negeri yang memiliki kualitas dengan standar internasional bukan lagi domestik. Orientasi sektor telah berubah kepada orientasi pasar. Dengan berangsungnya perubahan preferensi konsumen yang semakin menuntut atribut produk yang lebih rinci, lengkap dan nyaman. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya perencanaan yang tepat dalam pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah merupakan suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Pertanian yang merupakan sektor utama perekonomian Negara perlu mendapat perhatian khusus. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan kawasan pedesaan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian. Maka dari itu, perlu disusun sebuah kerangka dasar pembangunan pertanian yang kokoh dan tangguh, artinya pembangunan  yang dilakukan harus didukung oleh segenap komponen. Pembangunan pertanian harus memperhatikan aspek ekologis, sosial dan ekonomi sehingga berkelanjutan.

Konsep pertanian yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan perencanaan wilayah yang berbasiskan sumberdaya alam yang ada di suatu wilayah tertentu. Perencanaan yang merupakan proses persiapan secara sistematis dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan tertentu membuat konsep perencanaan mempunyai arti penting dalam pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan yang mencakup siapa dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki agar pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efesien.

Tantangan besar yang bersumber dari tuntutan pembangunan ekonomi domestik, perubahan lingkungan ekonomi Interansional, baik karena pengaruh lieberalisasi ekonomi maupun karena perubahan-perubahan fundamental dalam pasar produk internasional. Sebagai contoh  dalam perdagangan bebas antara Indonesia dengan China, masyarakat memandang ACFTA sebagai ancaman, karena berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan dalam negeri, terutama bisnis menengah dan kecil yang belum siap dalam bersaing. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, petani sebagai produsen pangan menjadi semakin terpuruk, ketika dari hari ke hari lahan pertanian semakin sempit dikarenakan adanya alih fungsi dari lahan pertanian berubah menjadi lahan industri atau perumahan. Disini peran perencanaan pengembangan wilayah, baik wilayah pertanian, industri, perumahan dan sebagainya sangat penting sebagai perwujudan ketahanan pangan dalam jangka panjang. Disamping itu orientasi pembangunan pertanian juga perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Ketika sebelumnya lebih banyak berorientsai pada pengembangan komoditas, maka kini kebijaksanaan pembangunan pertanian tidak hanya memperhatikan potensi sumberdaya alam dan kepentingan produsen semata-mata, melainkan juga pengaruh dari globlasisasi atau perdagangan dunia sehingga perlu juga memperhatikan kebijaksanaan pembangunan pertanian di negara mitra dagang

Perencanaan dan pebangunan wilayah pertanian dengan memanfatkan adanya sistem alih teknologi dimana sebagai ciri pertanian modern dengan produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian dalam menghadapi pasar dunia harus dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu. Tentu saja produk dengan mutu tinggi tersebut dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar. Perlu diingat juga bahwa tidak semua teknologi dapat diadopsi dan diterapkan begitu saja karena pertanian di negara sumber teknologi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara kita, bahkan kondisi lahan pertanian di tiap daerah juga berbeda-beda. Perlunya peran suatu lembaga untuk menilai respon sosial, ekonomi masyarakat terhadap inovasi teknologi, dan melakukan penyesuaian dalam pengambilan kebijakan mekanisasi pertanian

Sebagai langkah perencanaan dan pembangunan wilayah sebagai contoh implementasi yang dilakukan pemerintah, yaitu dalam menjaga eksistensi pada persaingan dagang bebas ialah melindungi identitas Jeruk Keprok SoE. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi Jeruk Keprok SoE paling tidak dari warna dan rasa yang khas dalam perdagangan jeruk. Pada prakteknya pengusaha dapat saja menggunakan nama Jeruk Keprok SoE untuk jeruknya dengan maksud ikut untung larisnya Jeruk Keprok Soe yang asli di pasaran. Tetapi yag terjadi  pembeli semakin terkecoh dengan merasakan perubahan rasa jeruk yang katanya Jeruk Keprok SoE, Tanpa disadari Jeruk Keprok SoE yang asli terkena bias menurunnya minat pembeli karena fenomena ikut untung tadi. Oleh karena itu, menyadari nilai ekonomis yang tinggi dari Jeruk Keprok Soe, dan juga pengakuan moral terhadap buah-buahan khas daerah maka perlunya diberikan perlindungan dari aspek hukum.

UKM (usaha kecil menengah) perlu ditingkatkan guna memajukan daya saing produk yang semakin ketat dengan cara memberikan keringanan terhadap para wirausahawan dalam memperoleh kredit usaha. Pemerintah harus tetap konsisten dengan kewajiban penggunaan bahan baku lokal untuk berbagai sektor infrastruktur dan juga pemerintah harus lebih kreatif dalam merancang peraturan-peraturan masuknya barang-barang dari luar negara indonesia agar tidak terlalu banyak merugikan negara Indonesia. Perlunya pandangan alternatif, yakni kebutuhan akan kecukupan pangan dapat dilakukan dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak.

Terdapat alasan kuat mengapa perencanaan dan pembangunan wilayah di bidang pertanian itu penting, yaitu pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Pertanian merupakan penyedia bahan baku bagi sektor industri (agroindustri), memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor. Pertanian juga menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan dan pengelolaan yang baik dapat menjaga keseimbangan ekosistem (lingkungan).

Tidak dapat dihindari lagi bahwa pembangunan pertanian di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi orientasi utama. Dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi terutama sektor pertanian tentang kemiskinan, rendahnya produktivitas, rendahnya SDM, masih lemahya posisi tawar petani, ketidakadaannya kelembagaan yang mendukung usaha tani, masih kurangnya atau lemahnya sistem pasar komoditi produk pertanian dan kurang diserapnya hasil komodit dengan baik akibat infrastruktur yang masih kurang memadai diharapkan nantinya sektor pertanian mampu menjadi penggerak perekonomian di pedesaan dan negara.

Sumber            :

balitjestro.litbang.pertanian.go.id

Hady, Hamdy. 2001. Ekonomi Internasional. Gahlia Indonesia, Jakarta